CIBINONG – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor menyempatkan waktu untuk menemui para buruh yang melakukan demonstrasi di komplek pemerintah kabupaten Bogor. Pasalnya, Wakil Ketua dan Sekertaris Komisi IV langsung meluncur dari Bandung untuk menemui para buruh.
“Kita dari Bandung segera buru-buru kesini untuk menemui para buruh, menerima aspirasi mereka,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, Selasa (6/9).
Para perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP) kemudian langsung melakukan audiensi dengan Ridwan Muhibi dan Sekertaris Komisi IV Ruhiyat Sujana.
Para Buruh menuntut sejumlah permasalahan agar bisa diselesaikan dan direkomendasikan oleh wakil rakyat mereka. Keluhan yang disampaikan di hadapan Komisi IV itu yakni mengenai permintaan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), penolakan terhadap naiknya BBM dan omnibuslaw.
“Kami meminta kepada dewan pengupahan untuk segera diputuskan oleh pemerintah, dan kajian-kajian sesuai dengan laju pertumbuhan ekonominya, nanti bulan November, karena mengukur laju ekonomi dan inflasinya disitu,” kata Ridwan Muhibi.
Bahkan, Ridwan Muhibi mengatakan akan mengundang pihak-pihak terkait dengan sisa rapat satu kali lagi, agar dalam proses pengkajian secara komprehensif.
“Kita hadirkan kalau bisa Bappedalitbang, dan pemerintah untuk putuskan naik atau tidak (upah) biar mereka dengar langsung,” katanya.
Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana, menyatakan sikapnya yang menolak terkait kenaikan BBM.
Dirinya mengatakan akan mendorong secara kelembagaan untuk mengambil sikap secara musyawarah.
“Kita kan beda cara menilai, kalau bicara soal kelembagaan kita akan coba mendorong, karena dulu juga sempet secara kelembagaan merekomendasi ke DPRD pusat terkait menyatakan sikap waktu omnibuslaw,” ujarnya.
“Adapun secara kolektif ini kan berbeda warna dan suaranya juga beda-beda, kalau bicara kolektif kolegial tentunya kami juga akan mengambil sikap,” sambungnya.
