Ketua DPRD Rudy Susmanto siap Implementasikan arahan Jokowi di Rakornas 2023

 

 

 

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku siap mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

 

Rudy menilai langkah yang diambil Presiden membahas persoalan ekonomi dan masalah kesehatan dengan melibatkan seluruh kepala daerah se Indonesia merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah, terutama dalam merespon pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan menekan laju inflasi.

 

“Jadi kita memang perlu antisipasi peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah usai dihantam pandemi COVID-19, jangan sampai berimplikasi terhadap inflasi. Itu sangat mungkin terjadi karena ketika belanja masyarakat tinggi tetapi barangnya langka pasti harganya akan naik,” ujar Rudy Susmanto, di sela Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/1).

 

 

Rudy menambahkan, Bank Indonesia memprediksi pada 2023 inflasi bisa mencapai 4%. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi terlihat dari kegiatan ekonomi di daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik signifikan khususnya dari penerimaan perpajakan. Secara nasional, pada 2022 pajak hiburan naik 212%, pajak restoran naik 40%, pajak hotel naik 89%, dan pajak parkir 34%.

 

Adapun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor mencapai 5,20 persen. Pertumbuhan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Bogor sempat minus diangka 1,77 persen dan merangkak tumbuh 3,55 persen pada 2021.

 

“Tadi disampaikan momen pertumbuhan ekonomi harus dikelola dengan baik, harus hati-hati karena kita perlu juga menyikapi situasi global karena diprediksi sepertiga negara dunia akan mengalami resesi yang tentu akan berdampak pada ekonomi dunia,” katanya.

 

Rudy menegaskan, arahan Presiden dalam Rakornas akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, utamanya soal ketahanan pangan dan bantuan sosial (bansos). Dua hal tersebut, harus dikombinasikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga, dan target kemiskinan ekstrim dan Stunting bisa diturunkan secara cepat.

 

“Kebijakan anggaran, program kita di daerah harus selaras dengan program nasional. Sebagai pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif kita perlu cermat dalam menentukan porsi dan waktu. Harus terencana dan terukur,” tandasnya.

 

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menyebutkan bahwa angka inflasi di daerahnya masih terbilang aman, yakni di bawah angka lima persen atau rata-rata secara nasional.

 

“Inflasi nasional itu lima persen sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada di bawah lima persen yakni di 3,5 persen. Kabupaten Bogor masih dibawah tingkat nasional,” kata Burhan.

 

Kemudian, kata dia, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah melewati masa pandemi COVID-19.

 

“Mulai tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan dari minus 1,77 persen melesat naik jadi 3,55 persen dan bahkan semakin meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20 persen,” paparnya.

 

Burhan menjelaskan, khusus mengenai penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang memprioritaskan penanganan di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di daerahnya.

 

“Ada 36 desa prioritas karena tingkat prevalensi stuntingnya tinggi, daerah kemiskinan di kecamatan itu tinggi makanya itu dijadikan salah satu lokus yang diprioritaskan,” kata Burhan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia bahwa hati-hati dalam mengurusi perekonomian meski saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang sangat baik.

 

“Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, tahun 2023 Kristalina Georgieva mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi,” kata Presiden.

 

Kemudian, ia juga menyoroti masalah stunting yang menurutnya perlu diselesaikan, karena Indonesia memiliki bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030-2035.

 

“Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang baik sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang kita dapat, tetapi ya akan memberikann beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan SDM Indonesia,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan