Kolaborasi KemenPANRB-BPS Kawal Reformasi Birokrasi

 

RUJUKANMEDIA.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (KemenPANRB) menggandeng Badan Pusat Statiistik (BPS) untuk reformasi birokrasi berbasis tematik. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas sudah bertemu dengan Kepala BPS Margo Yuwono untuk mengolaborasikan manajemen data di BPS dengan evaluasi reformasi birokrasi tematik di Kementerian PANRB.

Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah, sehingga dibikinlah skema tematik/terfokus. Terdapat empat fokus, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, dan prioritas aktual Presiden berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Baca Juga : Minimalisir Potensi Konflik Pemilu 2024, Ketua DPRD Rudy Susmanto Ingatkan Disdukcapil Soal Validasi Data Penduduk

“Jadi nanti data dari BPS masuk ke sistem evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian PANRB. Sehingga kita bisa langsung tahu indikator hasil dari masing-masing pemerintah daerah. Sekaligus ini semakin memasifkan pemahaman kita bersama bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, di antaranya ke penurunan kemiskinan,” ujar Anas yang dikutip dari siaran pers pada Rabu 22 Februari 2023.

“Alhamdulillah kita sudah duduk bareng dengan BPS kemarin. Klop. Kami melihat manajemen data BPS juga sudah semakin keren, dengan teknologi, bahkan didukung nantinya dengan _artificial intelligence_ (AI),” imbuh Anas.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan (yang sebagian besar fokus di hulu/manajemen internal pemerintah yang bersifat administratif laporan), kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, yaitu pada 27 indikator hasil dan empat strategi, di antaranya penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

“Penyederhanaan ini kita bikin dengan harapan nantinya semua elemen birokrasi fokus pada dampak, yaitu menyelesaikan masalah hilir di masyarakat seperti kemiskinan, stunting, investasi, belanja produk dalam negeri, dan sebagainya,” papar Anas.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dukungannya kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kementerian PANRB. “Harapannya, berbagai data, berbagai sumber daya di BPS bisa dikonsolidasikan untuk mendukung reformasi birokrasi tematik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Margo juga mempresentasikan berbagai progresivitas manajemen data di BPS yang telah ditopang dengan sistem digital terkini. Menteri PANRB juga menyampaikan dukungannya kepada BPS sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang statistik.

“Harapannya manajemen data BPS semakin baik, hasilnya kian presisi. Sehingga bisa terus mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan berbasis data yang berdampak optimal ke masyarakat,” ujar Anas. (*)

 

Tinggalkan Balasan