Rujukanmedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan tidak ada jual-beli jabatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan kursi jabatan yang sempat menjadi kecurigaan segelintir pihak.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Selasa 11 April 2023.
“Kami pastikan bahwa apa yang diberitakan terkait ada jual beli jabatan, kita pastikan tidak ada di Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto.
Ia mengaku, pengisian kekosongan jabatan di Kabupaten Bogor telah melalui prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan sejumlah hal untuk memastikan kelayakan ASN yang menjadi calon pengisi jabatan kosong itu.
“Kita sudah berdiskusi beberapa hari yang lalu, jadi kita melihat progresnya memang ditempuh bersama dan penempatan yang akan menempati esselon II dan III kami pastikan sudah dipilih secara objektif, kita pun ikuti secara langsung,” papar dia.
Rudy juga menyebut, pengisian kekosongan jabatan di esselon II juga terus dikawal oleh DPRD agar segera diisi.
“Kami pun terus mendorong agar segera diisi. Bukan hanya menunggu tapi kita kawal bersama,” papar dia.
Diketahui, pemerintah Kabupaten Bogor melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah pada 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedelapan itu yakni :
1. Mohammad Makmur Rozak
(Sekretaris Inspektorat)
2. Eni Irawati
(Inspektur pembantu I pada Inspektorat)
3. Solihin
(Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos)
4. Sari Hikmahwati
(Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Ciomas)
5. Damaris Yohana Kondoallo
(Kabag Tata Usaha pada RSUD Cibinong)
6. Muhammad Apriyanto Suradi
(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Bogor)
7. Haer Alamsyah
(Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VII)
8. Sri Rahayu
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kependudukan dan Pencatatan)
