CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, mengajak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga tahun 2025 mendatang. Hal tersebut mengingat masa jabatan kepala daerah yang berakhir Desember 2023, sementara Pilkada baru akan digelar akhir 2024.
“Masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto, disela diskusi yang diselenggarakan Lembaga Visi Nusantara Maju, di Cibinong, Rabu (29/6).
Karena Pilkada akan digelar serentak pada akhir 2024, lanjut Rudy, kepemimpinan darah akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala Daerah terpilih, kata dia, baru akan dilantik pada April 2025. “Karena itu kita harus merumuskan Kabupaten Bogor hingga 2025 sejak hari ini,” imbuhnya.
Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Bogor. Menurut Rudy, dampak pandemi terhadap berbagai sektor perlu penanganan yang tidak biasa-biasa saja. Untuk itu, perlu ada terobosan untuk akselerasi pembangunan yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” katanya.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah daerah agar terus menunjukan kebaikan dan program inovatif untuk kebaikan masyarakat kabupaten Bogor.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan program yang sudah dicanangkan, program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju juga bersama,” katanya.
Politisi partai Gerindra ini juga meminta kepada SKPD di Kabupaten Bogor agar meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun transparansi anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Bogor kembali lagi pasca kasus suap auditor BPK yang kini sedang digarap oleh KPK.
“Untuk SKPD, khususnya PUPR kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan Dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik , ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mengatakan, persoalan hukum yang menjerat Bupati dan sejumlah ASN jangan sampai melemahkan kerja pemerintah kabupaten Bogor. Ia menyarankan lembaga eksekutif dan legislatif agar lebih intens dalam mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan.
“Saya menyodorkan agar duduk serius antara eksekutif legislatif dan sekda untuk membicarakan apa yang menjadi kelemahan pengelolaan (pemerintahan kabupaten) ini. Agar tidak terburu habis momentumnya,” kata Yusfitriadi.
Ia mengaku, masa periode jabatan pemerintah kabupaten Bogor ini tidak lama lagi. Sehingga harus ada inovasi terukur dan cepat agar permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bogor bisa terselesaikan di akhir masa jabatan.
“Efektivitas jabatan legislatif dan eksekutif tidak lebih dari satu tahun lagi, sisanya fokus terhadap pemilu 2024,”katanya. (*)
