Kabupaten Bogor Kembali Raih WTP, Ketua DPRD Sastra Winara: Kita Sambut Good Goverment 

Rujukanmedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bogor yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

 

Penyerahan laporan keuangan tersebut berlangsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara hadir langsung bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto.

 

Sastra Winara menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, predikat WTP yang diraih dua kali berturut-turut sejak kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

 

“Ini sangat membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Raihan opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ini baru good goverment,” ujar Sastra Winara dalam rilisnya, Rabu, 10 Juni 2026.

 

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali mendapatkan penilaian terbaik dari BPK.

 

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” beber dia.

 

Sastra berharap, dengan raihan opini WTP dari BPK, Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta profesional.

 

Diketahui, saat dipimpin Bupati Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor langsung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

 

Prestasi ini menandai kembalinya predikat tertinggi tata kelola keuangan tersebut, setelah sebelumnya sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023).(*)

Tinggalkan Balasan

TERKAIT LAINNYA