RUJUKANMEDIA.com – Rotasi-mutasi pejabat eselon dua di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sudah terencana beberapa bulan lalu, belum juga terealisasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkap bahwa kondisi itu terjadi lantaran Pemkab Bogor hingga saat ini belum menerima surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padahal, kata dia, dua surat lainnya soal usulan penyegaran pejabat eselon dua di Kabupaten Bogor sudah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah berproses dua bulan. prosesnya kami bersurat kepada Pemprov Jabar meminta rekomendasi sudah, dari BKN sudah, dan yang belum hanya dari Kemendagri, (suratnya) belum turun-turun,” kata Rudy kepada wartawan, Senin 26 Mei 2025.
Baca Juga : Siap-siap, Pejabat yang Tak Sejalan dengan Bupati Bogor Bakal Digeser
Izin dari Kemendagri itu pun berbanding terbalik dengan proses cepat yang dilakukan Pemkab Bogor.
Diketahui, sudah puluhan pejabat yang menjalani asesmen untuk mengisi jabatan eselon dua atau setingkat kepala dinas/badan di Kabupaten Bogor. Proses tersebut sudah berjalan beberapa waktu lalu.
Salah satu kriterianya adalah pejabat yang satu frekuensi dengan visi misi Rudy dan Wakil Bupati Jaro Ade lima tahun ke depan.
“Kriterianya yang utama tentunya harus satu frekuensi dengan saya,” kata Rudy.
Baca Juga : Generasi Muda Harus Kuatkan Patriotisme, Rudy Susmanto Beri Pesan
Ia menjelaskan bahwa kriteria tersebut harus diterapkan agar semua program Pemkab Bogor di bawah kepemimpinannya berjalan lancar dan tanpa ada kendala apapun.
Rudy juga mengaku akan memilih pejabat yang bisa mengayomi anak buahnya di SKPD dan terutama bisa melayani masyarakat dengan baik.
“Kalau satu frekuensi kan program-program saya nanti tanpa hambatan dapat cepat berjalan. Selain itu wajib jadi pengayom buat rakyat dan anak buahnya di SKPD masing-masing,” tuturnya.
Baca Juga : Sepekan Dilantik Jadi Bupati, Iwan Langsung Rotasi Mutasi 9 Kadis
Di samping itu diketahui, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bogor tengah mengalami kekosongan pimpinan.
Di antaranya Bappedalitbang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Arsip, Dinas Kesehatan dan Kesbangpol. (*)
