Rujukanmedia.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal.
Upaya sinkronisasi tersebut dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri, khususnya di kawasan KEK dan PSN.
Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
“Pelatihan vokasi yang kami lakukan, termasuk program magang, ke depan harus semakin match dan dekat dengan kebutuhan industri di KEK maupun PSN,” ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menanggapi hal itu, Kemnaker akan melakukan penyesuaian pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri.
“Kami telah memetakan langkah ke depan yang lebih konkret dan kolaboratif. Ada kebutuhan pelatihan tertentu dari KEK, namun fasilitas pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya siap. Ini akan kami fasilitasi bersama Kemenko,” jelasnya.
Salah satu hasil utama forum ini adalah kesepakatan untuk memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia. Program ini diharapkan memberikan pengalaman kerja langsung bagi peserta di berbagai kawasan industri.
Yassierli menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai pelatihan pemerintah, tetapi juga dapat berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik di kawasan KEK.
Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pengelola KEK.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas nasional,” pungkasnya.
