RUJUKANMEDIA.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara mendesak Pemkab Bogor untuk segera melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Bukan tanpa sebab, Sastra mengaku sudah mendapatkan informasi sulitnya pengembangan UMKM karena persyaratan administrasi di pasar. Seperti keharusan memiliki sertifikat halal.
Ia menilai kondisi tersebut sangat krusial. Mengingat, misi Pemkab Bogor untuk menjadikan UMKM naik kelas diharuskan untuk dibarengi dengan kesiapan anggaran yang selama ini menjadi keluhan para pengusaha usaha kecil.
“Kami melihat langsung keluhan dari teman-teman UMKM, terutama mengenai sertifikasi halal. Pemerintah harus hadir membantu, ini harus segera dicari solusi yang tepat,” jelas Sastra kepada wartawan, Rabu 1 Juli 2026.
Baca Juga : Modal Terbatas, 2 Ribu UMKM Kabupaten Bogor Belum Miliki Serifikat Halal
Untuk mengurus dan memiliki sertifikat halal, satu UMKM dikabarkan harus merogoh kocek sebesar Rp6 juta.
Tingginya biaya tersebut mencatatkan jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikat sekitar 2 ribu dari total keseluruhan yang tercatat Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 37 ribu.
Menurut Sastra, kondisi itu tambah sulit bagi mereka pengusaha UMKM yang masih berada pada tahap awal perintisan usaha.
Ia pun mengaku akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengidentifikasi secara rinci hambatan-hambatan yang menyebabkan sertifikasi halal sulit dijangkau oleh UMKM.
Baca Juga : Usaha Mikro Bogor Naik Kelas di Gebyar UMKM CCM Selama Sepekan
Selain mempermudah regulasi, Sastra juga mendorong adanya langkah promosi yang lebih masif untuk produk-produk UMKM lokal.
Ia mengusulkan agar kebijakan baru diterapkan yang mewajibkan partisipasi aktif dari berbagai sektor.
“Kita dorong nanti ada kebijakan agar hotel, restoran, pelaku usaha, sampai pemerintah daerah ikut membeli dan mempromosikan produk UMKM. Termasuk juga wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kita harapkan ikut mengenalkan produk kita,” pungkasnya.(*)
