RUJUKANMEDIA.com – Pos pengaduan masyarakat soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bogor yang dibangun oleh Komisi IV DPRD, sudah mulai dipenuhi aduan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri atau ASB mengungkap, kondisi itu sudah terjadi sejak PPDB tingkat SMA/ SMK dimulai secara serentak di Jawa Barat.
Aduan-aduan yang masuk itu, kata dia, berkaitan dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah.
“Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK” ungkap ASB dalam keterangannya.
ASB membeberkan bahwa dalam aduan itu, para orang tua siswa mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Sehingga, para orang tua ini tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB.
“Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan, oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu,” jelas ASB.
Dia memastikan bahwa aduan itu menjadi catatan. Sebab menurut ASB, hal tersebut menunjukkan pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
Di samping itu, ASB menyebut bahwa untuk kondisi PPDB jenjang SMP, pihaknya dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.
Hal itu ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, dimana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik.
Sehingga, ASB mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar. Meski kewenangan ada di tingkat provinsi namun sekolah-sekolah tersebut berdomisili di Kota Bogor.
“Memang, kewenangan untuk tingkat SMA dan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada di Kota Bogor,” tegas ASB.
Dengan maraknya aduan yang diterima oleh ASB, dia mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jabar dan akan menyampaikan seluruh aduan yang sudah ia terima.
“Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orang tua yang sudah masuk ke kami,” pungkasnya.(*)
