RUJUKANMEDIA.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy geram atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang memberhentikan operasional Biskita Trans Pakuan.
Rusli menilai, pemberhentian yang dimulai pada 1 Januari 2025 hingga 30 hari ke depan itu adalah langkah yang mengecewakan.
Apalagi, operasional Biskita adalah hasil daripada perjuangan DPRD Kota Bogor, namun diberhentikan sepihak tanpa adanya pemberitahuan ke legislatif.
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” kata Rusli.
Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Baca Juga : DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sukabumi
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” tegas Rusli.
Baca Juga : Wacana Peralihan Subsidi BisKita, Komisi II Minta Perumda Trans Pakuan Buka-bukaan Data
Rusli juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga kedepannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator BisKita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
“Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor,” tutupnya.(*)
