RUJUKANMEDIA.com – Kebijakan penutupan tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, akhirnya meledak.
Ditutup sejak sekitar November 2025, kini masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan, mulai melakukan protes. Salah satunya di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Berdasarkan informasi yang didapat, kompensasi yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selama tiga bulan pada November, Desember hingga Januari 2026 tak berjalan lancar.
Desakan itu ditunjukkan melalui protes keras di depan Kantor Kecamatan Cigudeg. Dari video beredar, para demonstran datang ke Kantor Kecamatan Cigudeg, membawa sejumlah kertas bertuliskan ‘Jangan Tutup Mata Pencaharian Kami’.
Dalam video itu juga, para peserta aksi nampak membakar ban hingga melempari botol ke arah Kantor Kecamatan Cigudeg.
“Tolong didengar, kenapa kita lakukan aksi ini? Karena sebentar lagi mau ramadan dan lebaran,” ucap salah satu pendemo dalam video.
Baca Juga : 9.000 KK Korban Penutupan Tambang di Bogor Diberi Kompensasi Rp9 Juta
Mereka pun mendesak pemerintah untuk mencarikan solusinya.
“Tolong dicari solusinya, jangan diam seperti ini,” cetusnya.
Hingga berita ini disiarkan, aksi demo masih terus berlanjut. Belum ada keterangan dari pihak berwenang.
Diketahui, pada November 2025, Pemprov Jawa Barat mendata sebanyak 9.000 KK korban terdampak penutupan aktivitas tambang Kabupaten Bogor, untuk diberikan kompensasi.
Kompensasi tersebut berupa uang tunai. Mereka yang terdampak tambang diberikan sebesar Rp9 juta untuk tiga bulan. Terhitung November, Desember hingga Januari 2026.
Baca Juga : Kompensasi Tambang Sebesar Rp9 Juta Jangan Sampai Jadi Gaduh
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan bahwa anggaran kompensasi itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat.
“Hari ini apa yang saya sampaikan sudah saya laksanakan, tahap pertama mereka mendapat Rp3 juta. Karena perencanaannya belum terencana semuanya di APBD 2025, maka di 2026 nanti kita siapin lagi untuk pembayaran 2 bulan ke depan (Desember-Januari),” kata KDM di Cibinong, Senin 3 November 2025.
Selama aktivitas tambang ditutup, KDM mengklaim telah melakukan kajian akan dampak terhadap masyarakat sekitar.
Selain meminimalisir terjadinya korban tewas, dampak ekonomi juga terdata menjadi salah satu masalah besar yang perlu diselesaikan di jalur tambang.
Baca Juga : Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kawasan PT Antam Ditertibkan
KDM mengungkap bahwa masyarakat yang bekerja di area pertambangan tidak diberikan upah dengan layak oleh perusahaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi kompensasi diberikan.
“Mereka itu mendapat upah sangat rendah, ada yang 50 ada 60, 80 (ribu). Satpam saja yang dia pekerja resmi di perusahaan itu hanya dapat 1,6 (juta/bulan). Artinya sektor pertambangan ini kalau dibiarkan itu hanya melahirkan kerusakan alam lalu melahirkan disparitas kemiskinan, jadi yang kaya, kaya banget, yang miskin, miskin banget,” beber KDM.
Di samping itu, ia menjelaskan alasannya mengambil langkah menutup aktivitas tambang di Kabupaten Bogor itu adalah untuk menciptakan rasa keadilan di lingkungan tambang.
“Jadi saya lagi merumuskan tentang keadilan distribusi pajak, seluruh industri yang ada di Jabar itu harus memberikan rasa adil bagi lingkungan terutama dilakukan oleh saya penyelenggara negara terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)
