RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, mencatat realisasi anggaran tahun 2026 sekitar 75 persen hingga November ini. Dari data tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) baru mampu merealisasikannya sekitar 50-an persen.
“Sampai November ini realisasi anggaran kita masih sekitar 75 persen,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan kepada wartawan, Rabu 11 November 2026.
Wildan menyebut realisasi anggaran tersebut merupakan capaian penyerapan belanja pemerintah daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Kondisi pada sejumlah perangkat daerah, kata dia, menunjukkan perkembangan yang bervariasi, dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) masing-masing telah mencapai sekitar 70 persen.
Baca Juga : Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Jadi Warning, Pj Bupati : Masih di Bawah Jabar
Realisasi di dua perangkat daerah itu diklaim tergolong baik dibandingkan dengan sejumlah sektor lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor masih berada pada kisaran 50 persen.
“Disdik bagus, sekitar 70 persen. Dinkes juga sama, 70 persen. Kalau Dinas PU itu sekitar 50-an persen,” kata Wildan.
Wildan menjelaskan, kondisi yang terjadi di Dinas PU dipengaruhi oleh sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terealisasi, termasuk pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang).
Lalu ada juga yang turut memengaruhi penyerapan anggaran tersebut yakni pembangunan Jembatan Situ Nanggerang yang menjadi bagian dari proyek Jalan Bomang.
Baca Juga : Realisasi Anggaran Belanja Daerah Rendah, Pj Bupati Adakan Rapat Evaluasi
Diketahui, Pemkab Bogor sebelumnya bersama DPRD telah menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai belanja daerah sebesar Rp11,787 triliun.
Nilai tersebut mengalami penyesuaian sebesar Rp50,114 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp11,837 triliun.
Sementara itu, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 meningkat sebesar Rp399,528 miliar, dari Rp11,237 triliun menjadi Rp11,636 triliun.
Dalam perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan kewajiban belanja pegawai serta pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.(*)
