RUJUKANMEDIA.COM – Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri, mengkritisi lambatnya realisasi anggaran belanja daerah yang per 25 Oktober 2024 baru mencapai Rp7,4 triliun atau 65,07 persen dari total alokasi Rp11,4 triliun. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi.
“Kami melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program di Pemkab Bogor. Dengan realisasi yang baru 65,07 persen, kita harus menggenjot lagi agar target tercapai,” ungkap Bachril usai rapat evaluasi di Cibinong, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dari empat komponen utama anggaran belanja daerah, realisasi terendah berada pada belanja modal yang hanya 43,78 persen. Belanja operasi mencapai 69,12 persen, belanja tak terduga 70,87 persen, dan yang tertinggi adalah belanja transfer dengan 72,92 persen.
Dalam rapat, Bachril mendengarkan permasalahan yang dihadapi 10 perangkat daerah dengan realisasi belanja terendah dan memberikan arahan untuk mempercepat proses pengadaan serta belanja langsung.
“Saya instruksikan agar pengadaan barang atau jasa yang tidak rumit segera dipercepat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bachril. Ia juga meminta perangkat daerah mendorong penyedia barang dan jasa untuk segera menarik anggaran setelah kegiatan diselesaikan.
Dinas-dinas yang masih terhambat dalam penyerapan anggaran belanja di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Untuk mengatasi ini, Bachril menargetkan dalam dua pekan ke depan realisasi anggaran bisa mencapai minimal 75 persen.
Sebagai evaluasi untuk tahun depan, Bachril menyarankan perangkat daerah memulai proses pengadaan barang dan jasa di akhir tahun sebelumnya agar pembayaran kegiatan bisa segera dilakukan di awal tahun, sehingga realisasi anggaran berjalan lebih optimal.
