Pemkab Bogor Siapkan Rp70 Miliar Bebaskan Lahan untuk Underpass Stasiun Citayam

RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan Underpass Stasiun Citayam.

“Rencananya Rp70 miliar,” ungkap
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan kepada wartawan, Selasa 17 September 2026.

Wildan menjelaskan, anggaran tersebut adalah hasil dari pembahasan yang dilakukan Pemkab Bogor. Dana itu disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Baca Juga : Pemkab Bogor Bebaskan Lahan Pembangunan Underpass Stasiun Citayam pada 2027

Sementara, Pemkab Bogor sendiri sebelumnya telah mereview kebutuhan lahan untuk pembangunan Underpass Stasiun Citayam.

Dalam lima tahun atau terhitung 2019 hingga 2026, kebutuhan lahan meningkat. Dari sebelumnya 4.970 titik, kini menjadi 5.300 titik lahan yang harus dibebaskan.

“Underpass Citayam yang punya rencana itu kan Provinsi 2019, kemudian sama Depok direview. Dari hasil review itu pembebasan lahannya di 2019 sekitar 4.970-an sekarang jadi sekitar 5.300 lahan yang harus dibebaskan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra

Untuk membebaskan lahan, dibutuhkan administrasi yang harus dipenuhi. Kata Suryanto, hal tersebut kewenangannya berada di tangan Pemprov Jawa Barat.

“Untuk mengurus administrasinya kita berharap dilakukan provinsi karena kewenangan provinsi yang ngurusin dan itu berbarengan dengan yang Depok juga supaya tidak ada kecemburuan. Supaya sama appraisalnya juga,” bebernya.

Baca Juga : Underpass Citayam Bakal Bebaskan 5.300 Titik Lahan

Suryanto mengungkapkan, pembangunan underpass Citayam direncanakan akan dilakukan pada 2026 ini dan perlu menyelesaikan tahapan administrasi.

“Harus ada dokumen pengadaan tanah, dan membetuk tim pembebasan lahan, banyak. Pembangunan Provinsi (Jabar) yang mengerjakan,” tuturnya.

Sekedar rencana pembangunan Underpass Stasiun Citayam yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Depok.(*)

Tinggalkan Balasan