Membaca Peta Politik Pasca Deklarasi Capres PDIP Menuju Pemilu 2024

(Pengamat Politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran)

 

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pemilu 2024 di Istana Batutulis Bogor (Jumat, 21/4/2023). Deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres dari PDIP sontak saja mengubah peta kontestasi politik menuju Pemilu 2024.

Deklarasi Capres PDIP mencuatkan politik mutakhir, dimana kontestasi Capres menuju Pemilu 2024 mulai terpetakan dalam dua kekuatan, antara Capres Anies Rasyid Baswedan yang diusung kekuatan Koalisi Perubahan (Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS) dengan Capres Ganjar Pranowo yang dijagokan PDIP.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana nasib Koalisi Kebangsaan (hasil perkawinan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya)? Apakah Koalisi Kebangsaan akan tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres yang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra, PKB)?

Bagaimana dengan Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu (bersama PPP dan PAN) yang “menolak” masuknya PDIP ke dalam Koalisi Kebangsaan? Bagaimana dengan syarat PDIP bergabung dengan Koalisi Kebangsaan asal Capres tetap dari PDIP?

Pasca deklarasi Capres PDIP, muncul dua setengah (2,5) kekuatan politik. Dua kekuatan yang sudah mengemuka adalah Capres Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Capres Ganjar Pranowo yang dijagokan PDIP.

Setengah kekuatan ada pada Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Kebangsaan. Dikatakan setengah kekuatan karena kelompok ini kelihatannya belum solid benar untuk mengusung Capres.

Jika peran Jokowi sebagai king maker kuat terhadap Koalisi Kebangsaan (karena partai-partai yang ada dalam Koalisi Kebangsaan adalah partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang) dan berhasil mendudukkan Ganjar Pranowo sebagai Capres, kemungkinan besar muncul Perjanjian Batu Tulis Jilid II. Setengah kekuatan Prabowo Subianto ditasbihkan sebagai Cawapres untuk ditandemkan dengan Capres Ganjar Pranowo (dimana PDIP tetap ngotot jadi Capres).

Jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dinobatkan sebagai Capres-Cawapres dari Koalisi Kebangsaan dan PDIP pada Pemilu 2024, maka Capres Anies Rasyid Baswedan bareng Koalisi Perubahan tentu saja akan mempertimbangkan Cawapres yang mempunyai kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang itu mesti berasal dari figur yang mampu menaikkan dukungan elektoral.

Fakta politik menunjukkan bahwa dukungan elektoral secara geografis terkonsentrasi di Jawa, dimana lebih dari 50 persen pemilih ada di Jawa, sehingga siapa yang menguasai Jawa berpotensi memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Tinggalkan Balasan