RUJUKANMEDIA.com – Pengamat Politik dari Unida, Gotfridus Goris Seran menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 60/PUU-XXII/2024, memecahkan dominasi Rudy Susmanto dan Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor.
Bukan tanpa sebab, Seran menilai bahwa putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, mengubah konstelasi politik saat ini.
Menurutnya, putusan itu membuka dan memberikan peluang besar bagi partai politik untuk memajukan calonnya sendiri. Meski tidak memiliki kursi DPRD Kabupaten Bogor.
“Jelas ini membuka peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terlebih pengusungan cakada (calon kepala daerah) didasarkan pada jumlah penduduk yang termuat dalam DPT. Untuk Kabupaten Bogor diterapkan 6,5% dari DPT bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung Cakada,” kata Seran, Rabu 21 Agustus 2024.
Baca Juga : Sebut 120 TPS Rawan Saat Pilkada, Polres Bogor Terjunkan 1.096 Personel
Seran mengatakan bahwa aturan itu juga membatalkan soal minimal dukungan 20 persen dukungan partai politik yang memiliki kursi atau 11 kursi DPRD Kabupaten Bogor terpilih 2024-2029. Sehingga, koalisi gemuk parpol pemilik kursi tidak lagi menjadi perhitungan utama.
“Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang threshold 20% kursi atau 25% suara sah dibatalkan oleh MK RI. Diganti dengan persentase suara sah parpol dari DPT,” beber Seran.
Baca Juga : Bentuk Koalisi, Tujuh Partai Sepakat Dukung Rudy Susmanto di Pilkada Bupati Bogor
Kondisi itu, lanjut Seran, otomatis akan berdampak pada hitung-hitungan partai politik yang sudah sepakat berkoalisi di Pilkada Kabupaten Bogor.
“Putusan MK ini tentu berdampak terhadap parpol atau koalisi parpol. Berubah peta koalisi parpol. Sebab Partai-partai yang tidak dapat kursi dalam Pileg bisa ikut membentuk koalisi untuk mengusung Cakada,” papar dia.
Gabungan partai politik baik yang memiliki kursi atau tidak, hanya perlu mengumpulkan setidaknya paling minimal 250.000 suara dari hasil Pileg 2024 kemarin atau setara dengan suara Bakal Calon Bupati Bogor.
“Untuk Kabupaten Bogor, gabungan parpol mesti kumpulkan suara minimal sekitar 250.000. Ini seperti dukungan calon perseorangan,” jelas dia.
“Terbuka peluang partai-partai yang tidak dapat kursi ikut bergabung dalam pencalonan. Ada 18 partai peserta pemilu sejauh punya suara sah bisa ikut berkoalisi,” imbuh Seran.
Baca Juga : Airlangga Mundur, Sulhajji Jompa Incar Posisi Jaro Ade di Pilkada Bogor
Seran memprediksi pergerakan itu akan terjadi dalam dua hari ke depan jelang pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bogor.
“Pergerakannya baru akan kelihatan satu atau dua hari ke depan. Pendaftaran tinggal seminggu tentu intensitas pergerakan tinggi,” pungkas Seran. (*)
