RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memperkuat peran kader posyandu melalui program pengadaan alat digital kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan karena kader posyandu merupakan garda terdepan yang bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan, pada program ini nantinya para kader akan menerima satu tas berisi alat kesehatan digital seperti timbangan, saturasi, dan beberapa alat pendukung lainnya.
“Ini adalah sarana pendukung kader posyandu di bidang kesehatan berupa posyandu kit. Nanti kader diberikan tas berisi alat kesehatan sederhana yang bisa digunakan tanpa memerlukan keahlian khusus. Jadi bisa lakukan deteksi dini kesehatan masyarakat sebelum penanganan ke rumah sakit,” kata dia, Sabtu 11 April 2026.
Dalam program tersebut, Pemkab Bogor mengucurkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Termasuk untuk pengadaan alat edukasi di posyandu.
Baca Juga : Edaran Diterbitkan, WFH ASN di Kabupaten Bogor Dilaksanakan Setiap Jumat
Dijelaskan Hadijana, anggaran sebesar itu akan disebar ke sebanyak 5.193 posyandu yang ada di Kabupaten Bogor.
“Terbagi 5.193 posyandu yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kalau dibagi, angkanya tidak sebesar itu. Bahkan nilai Rp20 miliar itu tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi juga ada perlengkapan alat permainan edukatif di bidang pendidkkan posyandu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hadijana menyebut, posyandu kali ini melakukan tranformasi yang lebih komprehensif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat desa.
“Posyandu mengalami transformasi, dulu hanya bidang kesehatan itupun hanya balita, sekarang ini menangani enam standaran dasar, pendidikan, kesehatan, sosial, pemukiman, pu dan trantibum,” tuturnya.
Baca Juga : Warga Kabupaten Bogor Penerima Bantuan Bulog Naik 90 Persen Tahun Ini
Di samping itu, Hadijana juga menjelaskan terkait program digitalisasi posyandu yang sebelumnya sempat ramai disorot.
Kata Hadijana, pada program ini Pemkab Bogor memiliki sistem terintegrasi melalui aplikasi dalam memantau kesehatan masyarakat.
“Kalau untuk digitalisasi itu hanya aplikasi sistem pelaporan posyandu. Di DPA kita anggarannya hanya 100 juta. Itu untuk mempercepat pelaporan posyandu dari tingkat bawah bisa langsung terinformasikan ke posyandu di semua jenjang. Baik tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” kata Hadijana. (*)
