RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor putar otak, melakukan penyesuaian-penyesuaian program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2026 di tengah sulitnya keuangan daerah.
Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjelaskan, saat ini Pemkab Bogor masih melakukan rekapitulasi antara kebutuhan dan keuangan daerah.
“Kita menunggu kebijakan bupati nanti, terus melihat kebutuhan dan seperti apa. Semuanya masih dalam rekapitulasi lah, keinginan, kebutuhan,” kata Wildan kepada wartawan, Kamis (16/4).
Selain melakukan rekapitulasi, lanjutnya, Pemkab Bogor juga tengah melakukan evaluasi capaian dan target kegiatan pada Triwulan satu tahun 2026.
“Terus kita lihat evaluasi triwulan 1, seperti apa target, tercapai atau tidak. Terus kita bukan (hanya) melihat belanja, tapi melihat pendapatan. Kondisi sekarang kan pendapatan tidak baik-baik saja triwulan 1,” jelas Wildan.
Wildan menyebut, bahwa kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tapi juga Pemkab dan Pemkot lainnya di Indonesia.
“Ada hal-hal harus dievaluasi baik dari pusat maupun dari provinsi. Itu juga target PAD secara keseluruhan. Bukan cuma di Bappenda nya saja target yang harus dilihat,” kata dia.
Baca Juga : Komisi I Minta Efisiensi Penataan Aset dan Keuangan Daerah Saat Sambangi Kantor BKAD
“Target retribusi juga harus dianalisa, apakah mereka saling menutupi atau malah secara keseluruhan ada masalah. Itu harus dikaji,” lanjutnya.
Kendati demikian, Pemkab Bogor memastikan kegiatan prioritas Bupati Bogor terus berjalan, protek pembangunan alun-alun Cibinong.
“Kayak jembatan Situ Nangerang. Kita berharap mereka cepat dilelang. Situ Nanggerang yang Rp60 miliar. Program-program prioritas lain kayak Creative Hub, alun-alun Cibinong, pembangunan Kecamatan Gunung Sindur. Bantuan Keuangan Infrastruktur kan terus dikaji. Kita berharap sih tidak ada perubahan,” pungkasnya.(*)
