RUJUKANMEDIA.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menyita perhatian publik.
Tak main-main, berdasarkan data LHKPN tahun pelaporan 2025 yang disampaikan kepada KPK pada 14 Januari 2026, total kekayaan orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman itu mencapai Rp57.684.975.000 setelah dikurangi utang sebesar Rp1,81 miliar.
Aset terbesar yang dimiliki Jaro Ade berupa tanah dan bangunan senilai Rp50,72 miliar. Selain itu, ia melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp5,44 miliar, kas dan setara kas Rp2,24 miliar, serta harta bergerak lainnya sebesar Rp1,06 miliar.
Jaro Ade pun menanggapi hal tersebut. Ia menegaskan bahwa harta yang dimilikinya tidak diperoleh setelah ia menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor, akan tetapi sebagian besar aset tersebut berasal dari aktivitas usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun sebelum masuk ke pemerintahan.
Baca Juga : Tajir Melintir, Segini Harta Kekayaan Tersangka Sumardi yang Sempat ‘Gocek’ Kejari Bogor
Ia menjelaskan, pada periode 2018-2024, ia berstatus sebagai pengusaha bukan pejabat publik setelah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan mengikuti kontestasi Pilkada 2018.
Selama kurun waktu tersebut, ia mengaku fokus mengembangkan usaha, termasuk membangun jaringan bisnis di luar Bogor hingga ke luar negeri dengan bergabung bersama Kadin pusat.
“Saya dari tahun 2018 sampai 2024 bukan pejabat publik. Saya bekerja keras membangun usaha, termasuk di luar Bogor dan menjalin hubungan sampai ke luar negeri,” jelas Jaro Ade kepada wartawan, Selasa 30 Juni 2026.
Ia pun menegaskan seluruh harta yang dimilikinya berasal dari hasil usaha pribadi dan tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran negara maupun daerah.
“Harta yang saya miliki merupakan hasil usaha dan tidak ada kaitannya dengan APBN ataupun APBD,” tuturnya.
Baca Juga : 2024, Kades di Kabupaten Bogor Wajib Serahkan LHKPN
Jaro Ade mengungkapkan nilai kekayaannya justru mengalami penurunan sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor. Sebelum masuk pemerintahan, total asetnya disebut berada di kisaran Rp62 miliar.
“Setelah jadi Wakil Bupati justru harta saya turun, sekarang sekitar Rp57 miliar, padahal sebelumnya sekitar Rp62 miliar,” ungkapnya.
Ia pun mengaku tidak keberatan jika masyarakat mempertanyakan jumlah kekayaannya. Menurut dia, pejabat publik memang harus siap menerima kritik dan pengawasan dari masyarakat.
“Kalau masyarakat bertanya soal harta saya, silakan lihat perjalanan hidup dan perjalanan usaha saya, semuanya bisa ditelusuri,” pungkasnya. (*)
