RUJUKANMEDIA.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin angkat bicara mengenai turunnya jumlah bantuan provinsi (banprov) yang diterima Kabupaten Bogor.
Burhan mengaku sebelumnya menaruh harapan besar pada bantuan tersebut. Musabab, ada proyek pembangunan yang harus dikerjakan pada tahun ini yakni RSUD Parung.
Namun, kata dia, menurunnya jumlah banprov yang hanya sekitar Rp106 miliar tak memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung yang sudah cukup lama tak berjalan.
Menurut Burhan, penentuan alokasi banprov seharusnya memperhitungkan kontribusi politik dan ekonomi yang signifikan dari Kabupaten Bogor, yang mencapai 12 persen suara dalam Pemilu 2024 di Jawa Barat.
Terlebih, jumlah bantuan cukup besar diterima Kabupaten Bogor pada 2021 yakni mencapai Rp364 miliar.
“Saya sempat guyon ke Pemprov Jabar. Kabupaten Bogor ini daerah yang menyumbang 12 persen suara dalam Pemilu 2024 untuk Jawa Barat. Jadi jangan disamakan dengan daerah yang kontribusinya kecil,” kata Burhanudin, Selasa 5 Maret 2024.
Baca Juga : Banprov Menurun, Kelanjutan Proyek RSUD Parung Tak Jelas
Burhanudin juga menyoroti perlunya kebijakan politis yang fleksibel dari gubernur dalam penentuan alokasi banprov. Dia menekankan pentingnya pemahaman bahwa setiap usulan strategis dari Kabupaten Bogor harus diperhatikan dengan serius.
Saat ini, banprov yang diterima oleh Kabupaten Bogor mencakup 12 titik proyek pembangunan jalan untuk tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengusulkan program kegiatan agar mendapat jatah banprov setiap tahunnya.
“Apapun itu, yang kita dapat saat ini kita syukuri dulu. Maka itu, setiap usulan strategis agar lebih diperhatikan dan memang perlu kebijakan politis dari gubernur,” kata Burhanudin.
Sebelumnya, pembangunan RSUD Parung, Kabupaten Bogor, terhambat karena penurunan bantuan Provinsi Jawa Barat yang tidak sesuai harapan.
“Banprov itu keseluruhan ada Rp106 miliar, kategorinya lumayan turun tapi gak terlalu besar,” ungkap Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika kepada wartawan.
Ajat menyebut penurunan Banprov berkisar ratusan juta, meski demikian, ia menganggap bantuan tersebut masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan program kerja, termasuk RSUD Parung.
“Turunnya gak sampai 200 juta masih di angka 100 juta. Tapi ya kurang, karena kebutuhan kita banyak seperti RSUD Parung. Itu kan kita butuh Rp209 miliar tapi kan gak dapat. Makannya kita geser ke tahun lain,” jelas Ajat.(*)
