RUJUKANMEDIA.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penebusan ijazah.
Dechan, begitu pria ini siapa, menyebut kebijakan dari Orang Nomor Satu di Jawa Barat itu mentah, karena banyak merugikan sekolah.
Ia mengaku banyak menerima laporan sekolah yang sudah mengeluarkan ijazah siswa namun belum dibayar oleh Pemrov Jabar.
“Sudah (ada aduan), tapi sampai saat ini tidak ada tindakan,” cetusnya, Senin 17 November 2025.
Baca Juga : Kebijakan KDM Menutup Tambang Sebabkan Proyek Jalan Bojonggede-Kemang Terhambat
Sehingga, Dechan mendesak transparansi akan program yang diinisiasi Gubernur KDM tersebut.
“Saat itu gubernur menyampaikan diganti kepada biaya operasional sekolah, tapi ternyata tidak juga. Maka dari itu saya meminta bukti pembayaran ijazah ini,” tegasnya.
Baca Juga : Infrastruktur Disiapkan, Flyover Bomang Ditawarkan ke Pusat dan Pemprov Jabar
Program itu diketahui bernama Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Anggaran untuk melaksanakannya senilai Rp 600 miliar.
Dechan menilai Gubernur KDM perlu memastikan kembali perihal janji pembayaran ijazah tersebut. Musabab masih sangat mentah.
“Ya saat itu saya kira mentah, jangan sampai ada pernyataan gubernur yang tidak ada dasarnya,” pungkas Politisi Demokrat itu. (*)
