Tak Mau Tahu, Gubernur Emil Minta Pemkab Bogor Laporkan Evaluasi RSUD Parung

RUJUKANMEDIA.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ingin seluruh pekerjaan di Kabupaten Bogor yang menggunakan anggaran provinsi bisa diselesaikan.

Salah satu yang dia sorot adalah pembangunan RSUD Parung

Emil tak mau tahu soal masalah yang dihadapi Pemkab Bogor dalam pembangunan RSUD Parung tersebut.

Emil, meminta Pemkab Bogor untuk segera memberikan laporan evaluasi pembangunan rumah sakit yang menghabiskan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp93,4 miliar tersebut. Setidaknya sebelum dirinya lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, September mendatang.

“Saya masih mengunggu laporan tentunya, namanya program pembangunan tidak selalu sempurna, kurang-kurangnya kami tunggu evaluasi dari masyarakat, karena uang rakyat kembali ke rakyat harus dengan maksimal,” kata Emil, Selasa 6 Juni 2023.

Dia pun menegaskan bahwa proses pembangunan RSUD Parung tidak boleh terhenti lantaran adanya pesta demokrasi.

“Proyek pembangunan (RSUD Parung) harus dilanjutkan dan tak boleh terhalang oleh pemilihan umum. Silahkan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, nanti disampaikan lewat Pj Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Baca Juga : Perkembangan Kasus Korupsi RSUD Parung, Kejari Kabupaten Bogor Bakal Jemput Direktur PT JSE

Diketahui, pada prosesnya pembangunan RSUD Parung di wilayah Utara Kabupaten Bogor, menemui sejumlah masalah. Salah satunya diungkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor.

Kejari mencatat terdapat sejumlah pelanggaran pada proyek tersebut. Setidaknya, dari Rp93,4 miliar kejaksaaan menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp36 miliar.

Temuan tersebut tak lain karena adanya beberapa kali penambahan waktu pengerjaan atau addendum namun berulang kali pula penyedia jasa tak mampu menyelesaikannya.

Kemudian selain itu, Kejari juga menemukan dugaan mark up harga yang dilakukan penyedia jasa dalam pembelian material bangunan serta pengurangan volume bangunan.

Pada kasus ini, Kejari menemukan dugaan mark up harga hingga sekitar Rp13,8 miliar.

Karena temuannya tersebut, Kejari Kabupaten Bogor pun sudah melakukan sejumlah pemeriksaan kepada setiap orang yang berkaitan. Mulai dari pihak dinas, pengawas lapangan, serta penyedia jasanya.

Di samping itu, Pemkab Bogor juga diketahui kembali mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemprov Jawa Barat untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung tersebut.

Namun sayang, Pemprov Jawa Barat tidak mengabulkan permohonan bantuan keuangan dari Pemkab Bogor untuk kelanjutan pembangunan Gedung B RSUD Parung.

Baca Juga : Masalah RSUD Parung dan Tol Tambang Jadi Tugas Utama Rudi Setiawan

Dalam bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tahun ini berada di bawah Rp100 miliar atau tepatnya Rp93,8 miliar berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023.

Jumlah tersebut diketahui menurun dibanding tahun 2022 sebesar Rp123 miliar. Bahkan tercatat paling rendah sejak tahun 2019.

Pada 2019, Bankeu Pemprov Jabar untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp122 miliar. Kemudian meningkat dua kali lipat di tahun 2020 menjadi Rp250 miliar. Bahkan naik kembali di tahun 2021 sebesar Rp360 miliar.

Karena hal itu pula, Pemkab Bogor pun sementara saat ini hanya menjadikan RSUD Parung sebagai Klinik Utama pada Januari lalu sebagai langkah memberikan pelayanan kepada masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan