RUJUKANMEDIA.com – Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot Bogor untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam APBD 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut bahwa usulan tersebut adalah hasil dari rapat pembahasan KUA-PPAS 2025 belum lama ini.
“Kami mendorong anggaran APBD 2025 untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa ASB.
Baca Juga : Jadi yang Pertama di Indonesia, DPRD Kota Bogor Bahas Raperda PPKLP
Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, menurut ASB, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025-2045 yang mengusung tema Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan.
Berdasarkan data dari BPS Kota Bogor, angka rata-rata lama sekolah di Kota Bogor belum mencapai 12 tahun. Hal ini berdampak pada sektor lain, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan menurunnya kualitas hidup warga Kota Bogor.
“Sesuai dengan amanat RPJPD, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan harus dilakukan, karena hal tersebut menjadi landasan kemajuan Kota Bogor,” tegas ASB.
Baca Juga : PJ Gubernur Jabar Beri Sinyal Dukungan, DPRD Kota Bogor Semangat Perjuangkan Pengesahan Raperda Pinjol
ASB memaparkan beberapa program utama yang diusulkan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, yaitu melanjutkan pembangunan dan renovasi sekolah negeri tingkat SD dan SMP, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendidikan luar sekolah di Kota Bogor.
“Jadi anggaran 20 persen di APBD untuk sektor pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program utama,” jelas ASB.
ASB juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemutakhiran data kemiskinan dengan profiling yang lebih spesifik oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor bersama aparat wilayah, serta pemutakhiran data kepesertaan BPJS di Kota Bogor. Hal ini sangat penting agar intervensi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara konvergen di Kota Bogor tepat strategi dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa APBD 2025 digunakan untuk pelayanan dasar. Jangan sampai anggaran habis untuk program yang tidak jelas output-nya, yang menyebabkan pelayanan dasar terbengkalai,” ujarnya.
Baca Juga : Dibahas Bersama DLH, DPRD Kota Bogor Upayakan Kesejahteraan Petugas Pengelola Sampah
Terakhir, ASB menyampaikan bahwa meskipun SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi, pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat tetap membutuhkan koordinasi yang intensif dengan KCD Pendidikan Provinsi.
“Mengingat Kota Bogor perlu landasan yang kuat untuk lima tahun ke depan menuju visinya sebagai Kota Kreatif, Maju, Berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
