RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kelanjutan pembangunan jalur khusus tambang di Parungpanjang.
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi tersebut berlangsung di Hotel Alana Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu 12 Februari 2025.
Dedi mengevaluasi segala kebijakan Pemprov Jawa Barat dalam operasional truk tambang di Kabupaten Bogor. Terlebih itu berkenaan dengan tingginya jumlah orang tewas akibat kecelakaan yang tercatat lebih dari 100 korban.
“Kondisi saat ini telah menimbulkan banyak masalah, seperti kematian dan kecelakaan yang berulang,” kata Dedi.
Baca Juga : Diungkap dalam Dialog, Polres Ungkap 100 Lebih Nyawa Melayang di Jalur Tambang Parungpangjang Selama 2 Tahun
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat harus segera memutuskan kebijakan ini agar tak ada lagi korban yang berjatuhan di jalur tambang Parungpanjang.
“Kita harus serius dan optimis dalam menyelesaikan masalah ini, terutama fokus terhadap pengaturan jam operasionalnya, harus segera diputuskan agar anak sekolah dan yang berangkat kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Jangan sampai masalah seperti di Parungpanjang yang malah menambah korban. Kita harus ambil tindakan cepat dan terukur untuk kepentingan rakyat,” tegas Dedi.
Baca Juga : Kaget Ratusan Orang Tewas di Jalur Tambang, Dedi Mulyadi Ngaku Segera Perbaiki Jalan Provinsi
Sementara, Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto yang juga hadir dalam rakor tersebut mengatakan bahwa persoalan jalur tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor perlu komitmen yang kuat antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat.
Sejauh ini, kata dia, Pemkab Bogor telah mendukung perbaikan jalan provinsi sepanjang 28,3 kilometer. Namun menurutnya, harus ada solusi alternatif sebagai penunjang seperti jalan tol atau jalan tambang biasa yang tidak berbayar, untuk mengurangi beban sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat di sepanjang jalur tersebut.
“Apabila jalur provinsi yang ada dipaksakan untuk tetap digunakan, kami khawatir akan terjadi bencana besar baik dari segi kecelakaan maupun dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada solusi jangka panjang yang dapat diterapkan bersama,” ujar Rudy. (*)
