RUJUKANMEDIA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalokasikan anggaran hingga Rp25 miliar untuk menangani permasalahan sampah di TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan bahwa anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan sanitary landfill di TPAS Galuga.
“Kita sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp25 miliar tahun ini. Salah satu fokusnya adalah penataan kembali dan pengurangan dampak lingkungan melalui pendekatan sanitary landfill,” kata Ajat kepada wartawan, Rabu 11 Juni 2025.
Baca Juga : Ditegur KLH Karena TPAS Galuga Overload, Pemkab Ajak Pemkot Bogor Lakukan Penataan
Belum lama ini, TPAS Galuga juga diketahui mengalami longsor. Gunungan sampah di lokasi tersebut hingga menutup akses warga sekitar.
Ajat menegaskan bahwa TPAS Galuga yang merupakan fasilitas pembuangan sampah bersama Pemkab dan Pemerintah Kota Bogor itu menjadi perhatian serius.
“Secara teknis kami langsung melakukan penanganan dan perapian di lokasi. Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Bapak Bupati sangat konsen terhadap masalah ini,” tegas Ajat.
Baca Juga : Sanitary Landfill di TPAS Galuga Diklaim Jadi Solusi Pencegahan Longsor Sampah
Bupati Bogor Rudy Susmanto sebelumnya mengatakan bahwa langkah penanganan dan penataan dilakukan bersamaan dengan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soal kondisi TPAS Galuga yang kini overload.
“Kami mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maka kami akan lakukan (penataan) mempersiapkan alat berat dan melakukan sanitary landfill,” ujar Rudy.
Namun, Rudy menyebut bahwa TPAS Galuga bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor. Melainkan juga Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang diketahui memiliki sebagian besar lahan di tempat tersebut dari 31,8 hektare luas lahan yang ada.
Baca Juga : Sepakat, Pemkab Gunakan Lahan Pemkot Bogor untuk Buang Sampah di TPAS Galuga
Rudy menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah itu penting dilakukan. Terutama mengkaji soal nota kesepahaman atau MoU antara kedua pemerintahan yang terjalin selama ini.
“Dengan Kota Bogor kita akan melakukan kajian, kajian tersebut akan menentukan berapa lama kita akan melakukan MoU bersama Kota Bogor,” jelasnya.(*)
