RUJUKANMEDIA.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghentikan aktivitas usaha tambang di Kabupaten Bogor, berdampak pada keberlangsungan proyek infrastruktur.
Salah satunya diungkap pelaku usaha jasa konstruksi, Rico Hermes Batlolone.
Rico menyebut bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi atau KDM itu berdampak pada sulitnya memperoleh bahan baku untuk keperluan proyek infrastruktur. Seperti pasir, batu dan lain-lainnya.
Baca Juga : KDM Didesak Pertimbangkan Dampak Penutupan Operasional Tambang di Bogor
Kondisi itu, kata dia, memaksa para pelaku usaha seperti dirinya untuk mencari bahan baku ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
“Banyak pengusaha jasa konstruksi gelisah akan kelangkaan bahan alam ini,” kata Rico dalam keterangannya, Rabu 15 Oktober 2025.
Baca Juga : Gubernur Jabar Hentikan Operasional Tambang di 3 Kecamatan Kabupaten Bogor
Rico menilai, kelangkaan bahan baku ini berpotensi memperlambat bahkan bisa menghentikan pekerjaan di lapangan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan saluran air, serta fasilitas publik.
“Sangat di sayangkan jika ada SILPA anggaran yang tidak terserap,” jelasnya.
Baca Juga : Bakal Dikaji Pemerintah, Warga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Didata
Selain itu, kata dia, juga mengakibatkan ketidakjelasan pada kontrak kerja sama pembangunan dengan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bogor.
Di sisa waktu menuju akhir tahun 2025 ini, ia berharap Pemkab Bogor juga menyesuaikan kontrak agar pembangunan tetap berjalan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan kontrak melalui adendum waktu dan harga agar proyek pembangunan tetap berjalan,” kata Rico. (*)
