RUJUKANMEDIA.com – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama menyebutkan, bahwa langkah Pemkab Bogor untuk melibatkan pihaknya dalam mengawasi program strategis menjadi poin penting dalam pertemuan, Selasa 20 Januari 2026.
Terlebih, kata dia, untuk permasalahan kompleks seperti rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang.
“KPK mengambil suatu analisa bahwa KPK akan turut bersama-sama dengan Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak apakah itu nanti dengan kejaksaan dan kepolisian maupun dengan provinsi untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Bogor yang intinya bahwa pertambangan tersebut jika ada pengelolaan berlanjut,” kata Ujang, Selasa 20 Januari 2026.
Baca Juga : Pemkab Bogor Tak Bisa Beri Kepastian, Nasib Tambang di Tangan KDM
Pada pengawasannya nanti, lanjutnya, KPK akan melihat kebermanfaatan dan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang. Kedua hal tersebut bakal menjadi pertimbangan.
“Satu, memang kemanfaatannya dari sektor pajak, pendapatan itu pun juga patut diperhitungkan untuk daerah. Yang kedua dari sektor lingkungan. Nah ini nanti kita akan menentukan langkah-langkah strategis bersama dengan instansi vertikal,” jelas Ujang.
Baca Juga : Lahan Tambang Rp100 Miliar di Bogor Diawasi KPK
Adapun teknis pendampingan atau pengawasan yang bakal dilakukan KPK antara lain memfasilitasi stakeholder yang mempunyai wewenang penuh masing-masing terhadap pengelolaan tersebut.
“Meski memang terkait masalah pelanggaran-pelanggaran pidana pertambangan ada kepolisian, tapi terkait administrasi ada provinsi terkait pengawasan juga ada dari yang lainnya,” tuturnya.
“Nah ini KPK nanti akan memfasilitasi dan kemudian menganalisa, mengidentifikasi permasalahan kemudian turut merumuskan bersama bagaimana tindak lanjut untuk memperbaiki ini dan KPK nanti juga akan turut melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung supaya nanti akan lebih baik,” tegas Ujang.(*)
